PELATIHAN BKM, APARAT KELURAHAN DAN RELAWAN

dsc04422

Pelatihan BKM, Aparat Kelurahan dan Relawan tentang program Kotaku di Aula Kelurahan Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang diadakan oleh BKM Menara yang dihadiri oleh anggota BKM Menara Kelurahan Triwung Lor, aparat Kelurahan, dan relawan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016. Dan Nara Sumbernya dari Fasilitator Kademangan yang menyampaikan tentang Program Kotaku yaitu : Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

  1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
  2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
  3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
  4. Keteraturan bangunan
  5. Jalan Lingkungan;
  6. Drainase Lingkungan,
  7. Penyediaan Air Bersih/Minum;
  8. Pengelolaan Persampahan;
  9. Pengelolaan Air Limbah;
  10. Pengamanan Kebakaran; dan
  11. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat,  kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

 

Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

  1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
  2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
  3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan  kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
  5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.  Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut:

  1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran;  Ruang Terbuka Publik);
  2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
  3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
  4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

 

Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat;
  3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
  4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
  5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
  6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
  7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci;dan
  8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkunganpermukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

 

Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

  1. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh

  1. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi  kota

  1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.

  1. Partisipatif.

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up)

  1. Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh

  1. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan  dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

  1. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

KEGIATAN RESES

dsc04378

Kegiatan Reses Anggota DPR ANDRI PURWO HARTONO, ST di Pendopo Kantor Kelurahan Triwung Lor yang diselenggarakan oleh Bapak ANDRI PURWO HARTONO, ST yang bertujuan untuk mengetahui usulan warga yang belum tercover di Musrenbang dan usulan yang sudah tercover. Acara tersebut di laksanakan pada hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016 yang di hadiri oleh BPK AGUS anggota DPR dari PDI Perjuangan, Lurah Triwung Lor beserta RT/ RW.

SEMARAK PAGI KECAMATAN ( SPK )

dsc04225

 

Semarak Pagi Kecamatan di sepanjang Jl. Semeru Kelurahan Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang diadakan oleh Kecamatan Kademangan yang bertujuan :

1. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang kometitif , kokoh          dan berkeadilan ;

2. untuk mendorong masyarakat dalam bidang sosial budaya,                      ekonomi dan seni budaya;

3. untuk mempercepat arus informasi tentang hasil program dan              pembangunan kota probolinggo bagi masyarakat dan sebagai                alternatif wisata

dan kegiatan tersebut di adakan pada tanggal 23 Oktober 2016. Salah satunya Kelurahan Triwung Lor mengeluarkan produk unggulannya yaitu Beras Kencur dan Sinom, Sosis, Bakpia, Rengginang.

Just another WordPress site